The intelijen indonesia Diaries
The intelijen indonesia Diaries
Blog Article
Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
Para pengamat mengklasifikasi periode ini sebagai Negara Intelijen. Jenderal Soeharto yang berlatarbelakang militer menjadikan intelijen sebagai instrumen untuk mengendalikan lawan-lawan politik yang mencoba menentang kebijakannya.
Namun, tidak semua aktivitas intelijen tersebut terkait dengan kepentingan rezim, melainkan ada juga yang merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan atau pun konflik di inside institusi intelijen sendiri.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
[31] Munir Explained Thalib can be an idealistic human legal rights activist who defends victims of violations and is particularly willing to confront the armed service and police to struggle for that legal rights of those victims. Threats of murder and intimidation to pressure Munir to prevent his activities even though top KontraS and Imparsial (The 2 strongest human legal rights advocacy corporations in Indonesia Established by him) are nothing new, which includes checking and tries to thwart his protection functions completed by elements of the safety forces immediately or indirectly.
Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen modern, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.
(Proclamation of Independence) on August 17, 1945. The intelligence brokers’ skills which were ‘scattered’ among the Japanese army-educated youths in 1943 ended up consolidated into a strategic intelligence drive, whose Most important mission was to protect mendapatkan informasi lebih lanjut the independence from an attack because of the Allied forces as well as the Dutch who wished to get back Charge of Indonesia.
Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun consumer lain selain consumer yang memeberikan setting up dan course
Apabila menelisik ancaman keamanan nasional yang disampaikan oleh FBI dalam situs resminya, dapat disimpulkan terdapat relevansi untuk melibatkan lembaga intelijen. Akan tetapi keputusan untuk melibatkan BIN untuk terjun langsung melakukan vaksinasi kepada masyarakat rasanya kurang cocok bila dikatakan sebagai usaha menjaga keamanan strategis.
Jika terjadi kesalahan perintah oleh person maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.
The Law on Foundations and related restrictions define a list of principles with regards to foundations established by foreign people today or entities. The Regulation mandates a minimal contribution to the foundation’s assets of one hundred million IDR (USD ten,000). For registration, the minimal contribution need to be documented, the international unique/entity will have to deliver identification, and there need to be a statement that the foundation will not be harmful towards the Indonesian Modern society, nation and country.
Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.
While some marginalized groups have gained certain legal recognition, LGBTI individuals may still be viewed as possessing an ailment, as well as be considered as a threat to countrywide safety. For the duration of nearby and countrywide election time, the repression of LGBTI persons is also typically made use of being a promotional tool to spice up incumbent/challenger popularity. Furthermore, on December 6, 2022, the Indonesian parliament passed a bill updating the Criminal Code.